you're reading...
Headline

Mutasi Tenaga Fungsional Sudah Prosedur


aaa

Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humaspro Setda Bima, Yan Suryadin.

MNNEWS.INFO—Pemerintah Kabupaten Bima siap menghadapi menyusul wacana gugatan (PTUN) dari pihak yang dimutasi dan dirotasi pada pekan terakhir, September 2016 lalu. Sesumbar wacana PTUN di tengah publik dan birokrasi, pun menjadi konsekuensi hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Hj Indah Dhamayanti Putri dan Drs H Dahlan M Noer, saat ini.

Beberapa pengamat pun menilai, mutasi dan rotasi dinilai juga tidak memperhatikan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor:120/5935/SJ—dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengatur tentang percepatan data pengalihan. Dengan SE BKN itupun dilarang melakukan mutasi untuk guru, kepala sekolah dan pengawas tingkat SMA dan SMK.

Pemerintah Provinsi NTB pun, juga memberlakukan mulai 1 Oktober 2016, mutasi dan rotasi di tingkat SMA/SMK harus melalui dan persetujuan Gubernur, yakni dengan beberapa tahapan-tahapannya. Salah satu regulasinya UU No 23 Tahun 2014 atas perubahan UU No 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan regulasi yang ada di Pemprov NTB.

“Mutasi tenaga fungsional (pengawas dan kepala sekolah), itu sesuai prosedur. Dan, kewenangan pemberhentian dan pengangkatan jabatan tersebut, masih menjadi kewenangan Bupati. “Baru akan beralih ke provinsi (Gubernur), mulai 1 Oktober 2016,” kata Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humaspro Setda Kabupaten Bima, Yan Suryadin di konfirmasi via HP, Senin (3/10/2016) pagi.

Yan juga menjelaskan, bahwa pelantikan itu sah. Dimana batas akhir penyerahan nama-nama yang dimutasi telah dilakukan per 30 September 2016—yang sehari sebelumnya (29/9/2016) telah dilaksanakan mutasi.

Intinya, pada tanggal 30 September 2016, Pemkab Bima telah mengirim data tersebut ke Pemprov NTB (gubernur)—dan ditandatangani Sekretariat Daerah Pemkab Bima. Kemudian final akhir data diterima oleh Pemprov NTB per tanggal 1 Oktober 2016.

“Artinya, data yang ditandatangani Setda Bima dan dikirim tanggal 30 September 2016, itulah yang menjadi data final dan hasil rekonsialisasi di tingkat daerah, menjadi acuan kewenangan gubernur,” jelasnya.

Mutasi tenaga fungsional tanggal 29 September 2016 lalu, merupakan data mutasi terakhir yang menjadi acuan pemerintah untuk pengalihan kewenangan ke gubernur. “Jadi tidak ada masalah dengan mutasi itu. Karena data yang dikirim tetap sama. Kecuali pelantikan setelah 1 Oktober, itu baru masalah,” jelasnya lagi.

Yan juga menjelaskan Surat Edaran BKN terkait pembayaran gaji. Kata dia, bahwa pembayaran untuk gaji yang dimutasi, dan kewenangan yang diambil mulai Oktober, November dan Desember, itu dibayar melalui APBD. Artinya, mereka dibayar gajinya melalui SK Bupati. Kecuali mereka pegang SK Gubernur, baru mereka dapat menggugat.

Terkait SE Mendagri—bahwa di surat Mendagri itu yang tidak dibolehkan adalah mus-mutasi. Kalau mutasi yang bersifat horisontal khususnya kepala SMA, itu tidak mengurangi data yang dikirim.

Intinya, mutasi adalah kegiatan pemerintahan, bukan urusan tim sukses atau siapa. Ini Baperjaka yang bekerja secara cermat berdasarkan regulasi yang ada, dan mencermati semua aturan yang ada di tingkat pusat maupun provinsi untuk diitindaklanjuti. “Jadi tidak mungkin Baperjakan itu gegabah memberikan pertimbangan kepada Bupati tanpa dicermati secara menyeluruh,” ucapnya.(bop)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

ARSIP

%d blogger menyukai ini: