you're reading...
Headline

Kepala Sekolah Tidak Diangkat dalam Jabatan


aa

Acara pelantikan tenaga Fungsional, 29 September 2016.(foto:Humaspro)

MNNEWS.INFO—Pemerintah Kabupaten Bima (Bupati) menghimbau kepada pejabat yang dimutasi dan dirotasi, lebih khususnya lagi tenaga fungsional agar tetap fokus terhadap tugas dan tanggungjawab sejak mereka menerima mandat, baik diangkat sebagai pengawas maupun kepala sekolah. Pasalnya, mutasi dan rotasi yang dilakukan merupakan kegiatan pemerintahan, bukan urusan tim sukses atau siapa-siapa.

Nama-nama yang dimutasi tersebut merupakan hasil pekerjaan Baperjaka yang bekerja secara cermat berdasarkan regulasi yang ada—serta mencermati semua aturan yang ada di tingkat pusat maupun provinsi untuk diitindaklanjuti.

“Jadi tidak mungkin Baperjaka itu gegabah memberikan pertimbangan kepada Bupati tanpa dicermati secara menyeluruh,” kata Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humaspro Setda Bima, Yan Suryadin, Senin (3/10/2016) pagi tadi.

Yan menjelaskan, bahwa mutasi dan rotasi tenaga fungsional pada 29 September 2016 lalu, merupakan data mutasi terakhir yang menjadi acuan pemerintah untuk pengalihan kewenangan ke Gubernur. “Jadi tidak ada masalah dengan mutasi itu. Karena data yang dikirim tetap sama. Kecuali pelantikan setelah 1 Oktober, itu baru masalah,” katanya.

Kita juga berharap, kepada tenaga pendidik agar melaksanakan tugas seperti biasa—dan tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada. “Inikah hanya perbedaan inteprestasi terhadap regulasi saja,” tuturnya.

Yan menyampaikan pula bahwa pejabat yang digeser, itu merupakan promosi jabatan. Sebab, dalam UU itu jelas—dimana kepala sekolah bukan pengangkatan dalam jabatan, tapi merupakan tugas tambahan.

Dalam hal ini, kita harus paham bahwa kepala sekolah tidak diangkat dalam jabatan, tetapi tugas tambahan selain tugas pokok sebagai guru. “Kalau dicopot, kepala daerah tidak mendapatkan sanksi. Beda dengan jabatan struktural,” jelasnya.

Terkait pengusiran kepala sekolah baru yang terjadi di SMAN 1 Madapangga, Yan berharap jangan menahan orang-orang yang mau bertugas. Lebih baik, lakukan upaya hukum (PTUN). Karena upaya hukum itu lebih baik daripada menahan orang yang mau melaksanakan tugas.

“Legowolah terima keputusan Bupati. Jangan melarang orang untuk bertugas. Kalau ada yang tak menerima, silakan tempuh lewat jalur PTUN. Karena di PTUN nanti, akan diuji kebijakan Bupati,” tutupnya.(bop)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

ARSIP

%d blogger menyukai ini: