you're reading...
Headline

Bima Menjadi Contoh Pelayanan Terbaik KIP


downloadMNnews—Kabupaten Bima salah satu contoh terbaik dalam pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai yang diamanatkan UU No.14 Tahun 2008—tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga Kabupaten Bima menjadi Sang Juara dalam pelayanan tersebut yang dibuktikan perolehan nilai yang nyaris sempurna dibanding daerah lainnya di Indonesia. Perolehan nilai 97 tersebut melampaui target nasional.

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Ajeng Roslinda Motimori S.Pt mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, PPID Kabupaten Bima selalu masuk kategori tiga besar pada setiap perlombaan yang dilaksanakan di tingkat provinsi. “Itu sebabnya kita datang di Kabupaten Bima memiliki arti penting untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan informasi di daerah ini,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Kabupaten Bima, yang diterima langsung Wakil Bupati Bima Drs Dahlan M Noer, sepekan kemarin.

Salah satu indikator penting pelayanan informasi publik, kata Ajeng, adalah bahwa sampai saat ini tak satupun sengketa informasi dari Kabupaten Bima yang masuk ke meja KI NTB sebagai hakim Ad-Hoc sengketa informasi.

“Artinya, dengan komunikasi yang terbangun secara intensif dan hubungan kerja yang baik antara Komisi Informasi NTB dengan PPID Kabupaten Bima, diharapkan mampu melahirkan sejumlah inovasi pelayanan informasi publik yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di NTB,” kata Ajeng.

Sejalan dengan program kerja Komisi Informasi tahun 2016, KI akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan fasilitasi “pembentukan desa benderang informasi”. Sehingga kegiatan kunjungan kerja perdana yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa ini, ditujukan untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di NTB. Disamping menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa dan Transmigrasi RI dengan Komisi Informasi Pusat RI.

Sebagai tindak lanjut program tersebut, lanjut Ajeng, Komisi Informasi akan memfasilitasi pelatihan bagi pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di desa, dengan mengundang 191 kepala desa agar mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai tata kelola informasi publik di desa. Hal ini penting mengingat dinamika keingintahuan masyarakat untuk mengakses informasi berkaitan dengan penyelenggaraan dana desa dan pemerintah desa cukup tinggi, sehingga pelatihan nantinya akan memberikan pemahaman berkaitan dengan pelayanan informasi di tingkat desa.(bop)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

ARSIP

%d blogger menyukai ini: