you're reading...
Headline

Perlu Payung Hukum Pengaturan Zonasi Kota


Walikota dan Wakil Walikota Bima

Walikota dan Wakil Walikota Bima

Kota Bima (NTB)—Pertumbuhan ekonomi Kota Bima mengakibatkan kegiatan pembangunan semakin marak. Pelaku usaha seakan berlomba membangun toko, rumah toko (ruko) atau sejenis bangunan usaha lainnya. Untuk mengendalikan pesatnya kegiatan pembangunan, tentunya dibutuhkan aturan-aturan.
Walikota Bima HM Qurais H Abidin dalam rapat koordinasi meminta unit kerja terkait untuk melakukan koordinasi guna membahas rancangan Perda tentang zonasi tersebut. Menurutnya, aturan-aturan dimaksud berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Bima tentang batasan pemanfaatan ruang atau lahan (zonasi), sebagai turunan dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 dijelaskan, bahwa pengendalian merupakan bagian dari proses penyelenggaraan penataan ruang yang berupaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. “Ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa proses pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku,” kata Walikota dalam Rakor, Senin kemarin.Dari semua bentuk pengendalian yang ada, salah satu yang diterapkan di Indonesia adalah peraturan zonasi. Peraturan zonasi ini sendiri dalam kaitannya dengan penyelenggaraan penataan ruang merupakan salah satu alat untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang kedudukannya setara perizinan, insentif/disinsentif, dan sanksi. “Dalam peraturan zonasi, persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang ditetapkan melalui rencana rinci tata ruang,” katanya.
Dalam penataan ruang, zonasi adalah bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Melalui zonasi ditetapkan pada suatu wilayah diperuntukkan kegiatan apa saja, misalnya untuk perkantoran, pemukiman, industri atau ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya. Dengan zonasi ini juga dapat diketahui apakah  suatu ruang akan dilakukan alih fungsi atau tidak.
“Meskipun pembangunan adalah hal yang positif, namun jika tidak sesuai aturan maka bisa berdampak buruk bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya membangun di wilayah konservasi pantai yang mengganggu hutan mangrove, atau membangun di bantaran sungai sehingga mengganggu area aliran air,” ujar Walikota.
Ia juga mengatakan, seringkali kawasan yang seharusnya menjadi kawasan pengembangan disalahgunakan oleh masyarakat setempat. Hal lain disinggung pula seperti pembangunan yang mengganggu aktivitas masyarakat di ruang publik.
Contohnya kegiatan pembangunan di kawasan Ama Hami yang sangat mengganggu masyarakat yang tengah menikmati pantai. Linmas, secara rutin harus memantau dan memberi peringatan kepada pihak pembangun agar melakukan sesuatu supaya kegiatan pembangunan tidak terlalu mengganggu, misalnya dengan memasang pagar seng dan menyiram lahan pembangunan agar tidak berdebu.
“Jika perlu, hal-hal semacam ini kita tuangkan dalam aturan tertulis, agar memiliki dasar kuat untuk menegur para pembangun yang tidak memperhatikan kepentingan umum,” jelas Walikota.(bop)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

ARSIP

%d blogger menyukai ini: