Bupati Dompu Mengaku Dirinya Dihianati


Bupati Dompu Drs H bambang M Yasin
Bupati Dompu Drs H bambang M Yasin

Dompu (NTB)—Ternyata bukan hanya tenaga honorer kategori dua (K2) saja yang kecewa dengan pengumuman kelulusan sehingga memaksa mereka untuk aksi demo secara bergelombang selama satu pekan kemarin. Pasalnya, Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin, juga merasakan hal yang sama. Lebih parah lagi ia mengaku telah dihianati dalam proses penentuan tenaga K2.
Pernyataan Bupati tersebut diungkapkan secara gamblang saat menerima utusan tenaga honorer K2 yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI), Senin sepekan lalu.
Dalam rapat yang berlangsung saat itu, dihadapan Kapolres Dompu AKBP Purnama SIK, Sekda Dompu H Agus Bukhari SH.MSi dan Kepala BKD Adil Paradi SIP—Bupati mengungkapkan telah terjadi penambahan jumlah tenaga honorer K2 dari yang semestinya.
Penambahan itu sendiri di luar pengetahuannya selaku orang nomor satu di daerah itu.
“Saya sakit hati dan kecewa, karena telah dihianati orang-orang yang saya percaya,” kata Bupati tanpa menyebut siapa yang telah melakukan hal itu. Lanjutkan membaca Bupati Dompu Mengaku Dirinya Dihianati

Iklan

Perlu Payung Hukum Pengaturan Zonasi Kota


Walikota dan Wakil Walikota Bima
Walikota dan Wakil Walikota Bima

Kota Bima (NTB)—Pertumbuhan ekonomi Kota Bima mengakibatkan kegiatan pembangunan semakin marak. Pelaku usaha seakan berlomba membangun toko, rumah toko (ruko) atau sejenis bangunan usaha lainnya. Untuk mengendalikan pesatnya kegiatan pembangunan, tentunya dibutuhkan aturan-aturan.
Walikota Bima HM Qurais H Abidin dalam rapat koordinasi meminta unit kerja terkait untuk melakukan koordinasi guna membahas rancangan Perda tentang zonasi tersebut. Menurutnya, aturan-aturan dimaksud berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Bima tentang batasan pemanfaatan ruang atau lahan (zonasi), sebagai turunan dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 dijelaskan, bahwa pengendalian merupakan bagian dari proses penyelenggaraan penataan ruang yang berupaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. “Ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa proses pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku,” kata Walikota dalam Rakor, Senin kemarin. Lanjutkan membaca Perlu Payung Hukum Pengaturan Zonasi Kota

Motivasi dan Mendorong Pencitraan di Ajang MTQ Nasional


foto: Ilustrasi (sumber:aktual.com)
foto: Ilustrasi (sumber:aktual.com)

Kota Bima (NTB)—Pemerintah Kota Bima akan memberikan bonus bagi 11 qori dan qoriah yang berhasil mewakili provinsi NTB dalam mengikuti ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional XXV di Batam Provinsi Kepulauan Riau.
Bonus yang dijanjikan kepada kafilah tersebut berupa uang tunai masing-masing Rp10 juta. Hal itu disampaikan Walikota Bima HM Qurais H Abidin melalui Asisten III Setda Ir Hamdan usai apel gabungan pegawai lingkup Pemerintah Kota Bima, Senin kemarin.
Selain itu, anggota kafilah Kota Bima yang berhasil meraih terbaik kedua dan ketiga termasuk peserta non juara, pelatih, pembina dan official pada ajang MTQ Provinsi NTB, diberikan Rp45 juta. Bonus tersebut sebagai wujud perhatian dan ucapan terima kasih atas keberhasilan meraih juara umum pada MTQ Tingkat Provinsi NTB Tahun 2013 lalu.
Pencapaian gelar juara umum juga menjadi kebanggan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bima. Hal itu juga tak lepas kerja keras seluruh kafilah, LPTQ Kota Bima serta dukungan penuh Pemerintah Kota Bima dan para tokoh agama sehingga gelar tersebut berhasil diraih kembali. Lanjutkan membaca Motivasi dan Mendorong Pencitraan di Ajang MTQ Nasional