you're reading...
Daerah

ACCESS Australia Sosialisasi Sistem Informasi Administrasi Desa


20131203_101819_resizedMMnews (NTB)—ACCESS Australia Phase II terus mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan desa di Kabupaten Bima. Salah satu bentuk dukungan tersebut, melaksanaan kegiatan sosialisasi Draft Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendataan Kependudukan Kabupaten Bima.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa SKPD—diantaranya BPMDes, BP4K, Dikes, Dikpora dan Bappeda, yang berjalan selama enam hari, sejak tanggal 2 Desember 2013 lalu.
Yang menjadi narasumber adalah berasal dari LP2DER, Darwis. Ia memaparkan terkait praktek Sistem Informasi Adminstrasi Desa (SIAD) kepada 25 peserta yang berasal dari SKPD dan para Kader Penggerak Pembangunan Desa, dirinya sering diundang ke beberapa daerah untuk mempresentasikan sistem tersebut. Sosialisasi juga ditujukan untuk memaparkan inovasi penting guna menata administrasi pemerintahan desa ke arah yang lebih baik.
Menurut Darwis, bisa dipahami bila ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran peserta seperti status data. Meskipun kegiatan pendataan melakukan hal yang sama dengan BPS, namun tidak ada kontradiksi. Sebab, sesuai dengan UU Statistik, selain statistik dasar, juga dapat dilakukan pendataan untuk kepentingan khusus.
“Data yang akan dimasukkan terintegrasi dengan data BPS Instrumen bisa saja ditambah sesuai kebutuhan,” kata Darwis.
Untuk menyatukan persepsi tentang kriteria data yang akan digali dari warga, Tim perumus lintas SKPD yang difasilitasi LP2Der melakukan sosialisasi secara marathon pada 18 SKPD yang dibagi dalam lima rumpun SKPD.
Hal senada disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Bima melalui Kabid Perencanaan Sosial Budaya Amar Makruf SH. Ia mengatakan, pertemuan ini untuk memahami substansi Perbup sebagai payung hukum ketika di lapangan. “Ini penting untuk memahami secara ril kondisi desa,” katanya.
Ma’ruf memaparkan, data tersebut nantinya tidak mengabaikan data BPS, tapi sebaliknya mendukung dan melengkapi data instansi tersebut. Intinya, pendataan tidak mencari siapa yang salah soal pelayanan, tapi ditujukan bagi perbaikan kualitas. Misalnya berapa luas areal tambak garam sehingga nanti bisa ditangani secara cepat.
Narasumber lainnya, Kasubag Perundag-undangan Setda Bima Julkifli SH,.M.Hum mengemukaan, Peraturan Bupati (Perbup) nantinya akan mendorong agar bagaimana hasil pendataan dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah.
Untuk menyelaraskan apakah data yang digali tersebut lebih akurat dibanding data BPS, maka perlu ada koordinasi lintas sektoral. “Bagi SKPD, data ini merupakan data awal, tergantung SKPD terkait untuk mengarahkan sesuai kebutuhan intern Pemerintah Daerah,” ujarnya.(adi)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

ARSIP

%d blogger menyukai ini: