you're reading...
Hukum

80% K1-K2 Hasil Permainan Uang!


“Pihak di Kantor Kementerian Agama kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyangkal adanya pengakuan seorang guru terkait perekrutan tenaga honorer Kategori 1 dan 2 yang dinilai rekayasa.”

AMnnews (NTB)—Wah..…! Hasil verifikasi honorer K1 dan K2 di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terkesan penuh rekayasa. Pasalnya, sejumlah nama dari hasil verifikasi yang diumumkan di lembaga tersebut, terungkap banyak nama fiktif dan tidak memenuhi syarat. Meskipun demikian, nama-nama dimaksud justeru lolos seperti menjadi peserta CPNS K2 yang akan mengikuti tes pada 3 November 201, di Mataram.
“Ada lima item syarat utama agar bisa lolos verifikasi K1 dan K2. Pertama; peserta honorer minimal memiliki masa kerja 1 tahun per 31 Desember 2005 dan bekerja secara terus menerus tanpa terputus. Kedua, harus bekerja di instansi Pemerintah yang sekolahnya berstatus Negeri bukan swasta. Ketiga, diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang memiliki otoritas. Keempat; usia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun, dan kelima; untuk K1 sumber gaji atau upah dari APBN/APBD—sedangkan K2 bersumber dari non APBN/APBD,” jelas Abdul Hafid kepada MN, baru-baru ini.
Abdul Hafid yang merupakan guru di MIN Parado membeberkan, justeru yang terjadi di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, banyak tenaga Honorer K1 dan K2 lolos meskipun belum memenuhi lima syarat utama tadi.
Salah satu bukti, sebutnya, ada tiga nama yang dinilai bermasalah—mereka adalah Masita dengan memiliki SK Honorer tahun 2008 yang mengabdi di MIN Ngali Kecamatan Belo, Saiful Mubarak dari sekolah swasta MTS Darul Sakinah Sape, dan Saidatul Kainati dengan SK Honorer tahun 2010 di MTS Sape.
Ironisnya, diantara ketiga nama tersebut, kata A Hafid, adalah anak ibu Fiah bernama Saidatul Kainati. Ibu Fiah ini merupakan pegawai yang bertugas di bagian Kepegawaian Kantor Kementerian Agama kabupaten Bima. Sedangkan anaknya, lolos menjadi peserta CPNSD K1 tanpa tes. Pada hal, dia (Saidatul,red) hanya mengabdi di sekolah swasta. “Ini baru tiga orang,” tandasnya.
Jika mengacu lima item sebagai syarat utama tersebut, tentu ketiga nama dimaksud tentunya tidak memenuhi syarat untuk lolos dalam ferivikasi K1 dan K2.
Lebih ironis lagi, ungkap Abdul Hafid, nama St Mariam tiba-tiba muncul sebagai tenaga Honorer di MIN Parado, yang saat ini menjadi peserta tes CPNS K2.
Secara fisik, kata Hafid, sejak berdirinya MIN Parado sampai sekarang, tidak ada guru PNS atau Honorer maupun pegawai TU yang bernama St Mariam. “Saya tahu persis keberadaan pegawai di MIN Parado, karena saya mengajar di MIN Parado sampai sekarang. Pertanyaannya, dari mana munculnya nama St Mariam itu kalau bukan titipan mereka sendiri,” bebernya.
Menurutnya, beberapa nama peserta Honorer yang lolos K1 dan K2 kemarin, diduga 80% hasil permainan uang. Hal itu mengingat belum ada yang memenuhi syarat. “Saya menduga, praktek penerimaan uang terjadi di lingkup Kementerian Departemen Agama Kabupaten Bima, sehingga banyak tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat masuk dalam K1 dan K2,” kata A Hafid.
Salah satu yang menjadi korban dalam permainan itu adalah dirinya. “Mungkin saya tidak memiliki uang ‘pelicin’. Sehingga saya bersama tiga orang guru di MIN Parado yang gagal lolos K1 tahun 2010 silam, akhirnya dialihkan mengikuti tes CPNS K2,” kata A Hafid.
Sementara itu, Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima H Jakariah mengatakan, permasalahan pemberkasan K1 dan K2, dirinya dan Kandepag tidak tahu persis. “Waktu itu, Kandepag bertugas sebagai Kabid di kantor Kementerian Agama Provinsi NTB. Sedangkan saya bertugas di sebagai Kepala KUA di kecamatan Belo,” jelas H Jakariah setelah di konfirmasi MN di ruang kerjanya, Senin (21/10/2013) lalu.
Dia kembali menjelaskan, yang mengetahui persis persoalan itu adalah mantan Kandepag H Yaman. “Saat ini kami hanya menerima hasil pekerjaan ‘rezim’ lama. Karena memang saya dan Kandepag sekarang dilantik dalam satu paket. Sehingga saya tidak tahu persis mana yang benar dan salah, seperti yang diungkapkan sumber tersebut (A Hafid,red),” katanya.
Ketika menyinggung adanya honorer yang belum memenuhi syarat, namun lolos dalam K1 dan K2—H Jakariah justeru menolak berkomentar. “Mengenai hal itu, saya tidak tahu dan tidak berhak berkomentar. Karena hal itu hasil kerja ‘rezim’ lama,” tandasnya.(Erik Rifana)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

ARSIP

%d blogger menyukai ini: