you're reading...
Polhukam

Kadis Dikpora Bima ‘Tersandung’ Dugaan Korupsi DAK


foto: ilustrasi MNnews.

foto: ilustrasi MNnews.

MNnews (NTB)—Wah.! penanganan kasus korupsi oleh kepolisian di wilayah Bima Kota – NTB, rupanya tak main-main. Meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka, namun pemanggilan orang pertama dalam dunia pendidikan di kabupaten Bima itu, menjadi bua bibir masyarakat dibawa.
Pemanggilan Drs A Zubaer HAR yang merupakan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Bima pada tanggal 15 April 2013 lalu, yakni terkait kasus dugaan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 persen pada masing-masing sekolah penerima bantuan yang ada di wilayah kecamatan kabupaten Bima. Di lapangan pun, sekolah penerimaan alokasi dana tersebut bervariasi—ada yang Rp300 juta hingga Rp350 juta.
Sebelumnya, polisi telah memanggil dan mengambil keterangan dari sejumlah kepala sekolah selaku penerima alokasi DAK tahun 2012 silam. Pengambilan keterangan itu untuk mengetahui sejauhmana dugaan keterlibatan Zubaer dalam memotong 10 persen dari alokasi anggaran DAK tahun itu.Tak hanya Zubaer—Kepala Bagian Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikpora, Drs H Dahlan, juga bersamaan hadir untuk menuai panggilan penyidik. Dua pejabat itu, secara maraton diambil keterangan dan klarifikasinya selama beberapa jam di Mapolres Bima Kota.
Alhasi, apa iya putra kelahiran Sanggar itu melakukan pemotongan alokasi DAK tahun 2012 sebesar 10 persen? Jika itu terjadi, peran kepala sekolah selaku pihak pelaksana anggaran dibawa, harus memiliki bukti tanda adanya penyerahan baik langsung maupun tidak langsung. Hal itu untuk menjaga ketika adanya pemeriksaan sehingga mereka pun tidak ikut terjerat dalam kasus tersebut.
Sementara data dari Kementrian Keuangan RI yang diperoleh tim MN menyebtukan, aliran alokasi DAK tambahan tahun 2013—untuk kabupaten Bima menyebutkan angka senilai Rp11.475,18 milliar—diantaranya diperuntukkan dunia pendidikan Rp6.621,06 milliar, dan infrastruktur jalan Rp4,858,15 miliar. Namun di sisi, tingkat kemampuan keuangan daerah yang dilaporkan ke Menteri Keuangan RI dari alokasi dana tambahan tersebut, rendah sekali (dalam jutaan rupiah).
Dalam kasus tersebut, penyidik Polres Bima Kota tidak hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pemotongan 10 persen dari aliran DAK tahun 2012, namun rentetan alokasi dana tambah senilai Rp11,475,18 miliar itu, juga harus ditelusuri arah pemanfaatannya.(adi pradana)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

ARSIP

%d blogger menyukai ini: