you're reading...
Headline

Sepakat Islah, Penegakkan Hukum Diminta Tetap Berjalan


Bupati Bima H.Ferry Zulkarnain ST saat rapat koordinasi Kantibmas terkait konflik warga Godo Dadobou-Kalampa Samili kecamatan Woha, awal Oktober 2012.

MNnews (NTB)—Pemerintah Daerah Kabupaten Bima bersama TNI dan Polri telah memfasilitasi pertemuan antara warga Godo Dadibou dengan Kalampa Samili yang bertikai awal Oktober lalu. Pertemuan di aula Bhayangkari Markas Polres Kabupaten Bima di Panda, Kamis (25/10) lalu, dihadiri masing-masing warga yang bertikai.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Daerah berinisiatif membahas membahas upaya rekonsiliasi (islah), sebagai wujud komitmen warga desa menuju perdamaian.
Acara yang dihadiri Bupati Bima H Ferry Zulkarnain ST, Kapolres Bima AKBP Dede Alamsyah SH dan Komadan Kodim 1608/Bima Letkol Inf. Tommy W dan beberapa perwakilan dari kedua warga yang bertikai.
Silaturahmi sekaligus penyampaian isi draf perdamaian antara ke tiga desa yang bertikai itu, meminta agar dilakukan penegakkan supremasi hukum. “Hukum harus ditegakkan bagi yang telah melanggar,” tegas Wahyudin S.Pd dari perwakilan warga desa Kalampa-Samili.
Selain itu, upaya damai tetap dapat berlangsung. Dalam forum itu juga menekankan pentingnya jalinan komunikasi diantara warga. “Komunikasi antara ke tiga desa agar disinergikan kembali,” ujar Wahyudin.
Hal yang sama juga diharapkan tokoh masyarakat Kalampa, Khairunnas. Ia menambahkan, agar draf islah dibuat dan disepakati bersama supaya dapat hidup berdampingan lagi.
Sementara itu, perwakilan warga desa Dadibou H Muhamad Amin mengatakan bahwa warga di desanya mengharapkan agar islah segera dilaksanakan mengingat terhambatnya aktifitas warga bila konflik dibiarkan berlarut-larut.
Pada kesempatan itu, Bupati Bima H Ferry Zulkarnain ST dalam arahannya mengatakan, niat baik ketiga desa harus bisa diwujudkan secepatnya. Pemda menginginkan damai diantara desa yang bertikai, karena bagaimana pun ini merupakan sesama umat Islam dan masyarakat Bima.
Terkait masalah hukum, Bupati juga menegaskan akan dipisahkan dengan masalah damai. “Sekarang fokus dulu masah islah, masalah hukum akan diserahkan kepada Kapolres Bima,” terangnya.
Untuk menghindari perkelahian antar kampung ke depan, Bupati Bima menghimbau agar setiap individu yang bertikai tidak membawa nama desa sebab akan berdampak buruk yang mengakibatkan konflik antar kampung.
Untuk kelanjutan kesepakatan damai antar ke tiga desa, Bupati Bima mengintruksikan kepada camat Woha untuk merumuskan dan memperbaiki kembali draf islah.
Kapolres Bima AKBP Dede Alamsyah mengaku terharu atas niat baik dari ke tiga desa untuk berdamai. Dirinya berharap agar rencana damai bisa direalisasikan. “Dalam pasal 30 UUD 1945, keamanan sangat diperlukan setiap warga negara dan juga warga negara perlu menciptakan keamanan,” kata Dede Alamsyah.
Kapolres juga mengaku bahwa Polri tidak akan mampu menciptakan keamanan tanpa adanya dukungan masyarakat. “Karena demikian, saya meminta bantuan semua pihak untuk menjaga keamanan bersama,” harapnya.(adi)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

ARSIP

%d blogger menyukai ini: