you're reading...
Hukum

KPR Desak Kajari Selesaikan Kasus Raskin


MNnews-(NTB)—Menyusul belum terlihat sikap yang jelas dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu atas laporan dugaan penyelewengan dalam penyaluran beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Desa Wawonduru Kecamatan Woja yang dilaporkan belum lama ini, warga yang tergabung dalam Komite Perjuagan Rakyat (KPR) akhirnya turun ke jalan.
Pekan kemarin, mereka menggelar aksi demo di dua tempat berbeda. Yakni pada Kantor Kejari Dompu dan Polres Dompu. KPR mempertanyakan laporan yang disampaikan oleh warga Wawonduru awal Oktober lalu terkait dugaan penyelewengan pembagian Raskin ke-13 sebanyak 6,69 ton. Sebagian Raskin tersebut dileporkan telah diselewengkan dengan cara dijual oleh oknum aparat desa setempat.
KPR juga menuntut sistem pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tidak dilakukan secara cermat dan transparan, serta tidak dievaluasi secara baik oleh pihak terkait. Sehingga hal tersebut menjadi pemicu kerawanan horizontal di dalam masyarakat akibat banyaknya warga msikin yang justeru tidak mendapat jatah Raskin. Sementara sebaliknya, warga yang dinilai mampu justeru mendapat bagian yang mestinya dperuntukkan bagi warga tidak mampu.
Di Kantor Kejari Dompu, KPR di bawah komando Raden setelah puas menggelar orasi, akhinya berhasil mengadakan dialog dengan Catur Rianto SH yang mewakili Kajari. Dalam pertemuan yang diadakan di halaman Kantor Kejari, Catur memohon maaf karena belum mampu menangani kasus yang dilaporkan warga Wawaonduru. Namun ia berjanji akan segera menyelesaikan dalam tempo satu pekan. “Pada prinsipnya kami sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kasus ini akan kami tangani dalam satu pekan kedepan,” janjinya.
Setelah mendapat penjelasan pihak Kejari Dompu, KPR akhirnya bertolak ke Kantor Polres Dompu. Mereka diterima Wakpolres Dompu Kompol Decky Subagio yang didampingi Kabag Ops dan Kasat Reskrim.
Wakapolres menjelaskan, karena kasusnya sudah dilaporkan ke pihak Kejaksaan, maka tidak boleh ditangani lagi oleh pihak Kepolisian. “Jika kami yang mengambil alih lagi menangani kasus ini, itu artinya mengadu domba dua institusi hukum. Biarkan Jaksa yang tangani,” kata Wakapores.
Menurutnya, bila memang pihak Kejaksaan sudah melepas kasus tersebut dan tidak melanjutkan untuk memprosesnya, baru boleh dilaporkan untuk ditangani pihak Kepolisian. “Kasus ini kan sedang ditangani pihak Kejaksaan. Apalagi mereka (Jaksa,red) menyatakan sanggup untuk memproses. Jadi jangan kami lagi diminta untuk menghandel,” kilah Waka Polres.(Rifaid)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

ARSIP

%d blogger menyukai ini: