you're reading...
Headline

Kader Demokrat Sulaiman Hamzah Akhirnya Ditahan Kejati NTB


Mataram,MN—Anggota DPRD Provinsi NTB yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat H Sulaiman Hamzah, kini sudah mendekam di jeruji besi tersangkut kasus DAK Kota Bima tahun 2007 silam.
Penahanan itu terjadi sejak 31 Januari 2012 lalu, diperkirakan pukul 14.00 WITA oleh Kejaksaan Tinggi NTB di Mataram. Anggota dewan dari daerah pemilihan enam itu ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp766 juta di Kota Bima pada tahun 2007 silam, sewaktu yang bersangkutan menjabat sebagai Asisten II sekretariat daerah setempat.
Dari total DAK senilai Rp10 miliar untuk pembangunan 34 sekolah di Kota Bima, ada dugaan Sulaiman Hamzah tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana senilai Rp766 yang diantaranya.
Kasus tersebut tidak saja menyeret Ketua Fraksi Demokrat NTB itu sebagai tersangka—melainkan juga dua orang lainnya, yakni berinisial Sah selaku pimpinan proyek—dan TH oknum Bendahara Umum Setda Kota Bima. Namun Sah sudah lebih awal berada dalam tahanan.
Informasi yang dihimpun MN di Mataram menyebutkan, pihak kejaksaan menahan Sulaiman Hamzah usai melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan langsung dititip di Lembaga Pemasyarakatan Mataram. Sulaiman sendiri memenuhi panggilan pihak kejaksaan sesaat setelah tiba di Mataram, sepulangnya dari Jakarta pada Selasa (31/1) siang.
Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Sugiyanta dikonfirmasi wartawan terkait penahanan Sulaiman Hamzah, tidak berada di kantor. Menurut petugas piket di Kejati, Sugiyanta sedang berada di Pengadilan Negeri Tangerang untuk menghadiri acara persidangan perkara teroris di Bima.
Sementara informasi penahanan Sulaiman Hamzah tersebut ternyata begitu cepat tersebar luas. Sejumlah pimpinan Fraksi Demokrat DPRD NTB dan DPD PD NTB langsung membesuknya pada Selasa (31/1) sore, di LP Mataram.
Di DPRD NTB sendiri, sejumlah staf sekretariat dewan sudah kasak-kusuk membicarakan hal itu. “Kemarin rambutnya langsung dipotong pendek, hampir plontos,” kata salah seorang staf DPRD setempat.
Sejumlah wartawan pun langsung berdatangan ke ruangan Fraksi Demokrat, yang berlokasi di sebelah barat gedung utama.
Sementara itu, Wakil Ketua FD DPRD NTB H Bustam, belum dapat menyebutkan langkah hukum yang akan ditempuh pihaknya untuk memback-up Sulaiman Hamzah—seperti upaya penangguhan penahanan karena hal itu masih harus dibahas bersama pihak DPD PD NTB.
“Itu kan melekat pada Pak Sulaiman, artinya (bergantung) pada ikhtiarnya dia dan di undang-undang sudah diatur. Jadi Pak Sulaiman bisa mengajukan penangguhan dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam peraturan. Namanya orang penangguhan itu ada yang bertanggungjawab. Kalau dari partai, nantilah kita lihat, karena di partai ada mekanisme,” kata Bustam.
Namun begitu dia menolak pernyataan, pihaknya lepas tangan terhadap permasalahan yang membelit Sulaiman. Mengenai pengisian jabatan Ketua Fraksi DPRD NTB pasca penahanan Sulaiman, Bustam belum bisa memberikan penjelasan. Dia menegaskan, sebagai perpanjangan partai, pihaknya masih menunggu kebijakan dari DPD.(yat)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

ARSIP

%d blogger menyukai ini: