you're reading...
Headline

Gubernur NTB Turut Prihatin Insiden Lambu


Bima,MN—Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr TGH Zainul Majdi MA turut prihatin yang sangat mendalam atas kejadian yang menimpa warga masyarakat Kabupaten Bima saat insiden Lambu. Karena itu, dia meminta semua pihak agar mengedepankan kesabaran dan menempatkan sesuatu pada posisinya masing-masing didalam menyelesaikan masalah.
Insiden Lambu pada 24 Desember 2011 lalu, menyebabkan instabilitas keamanan di kabupaten Bima. “Saya yakin fitrah keluarga besar di Bima baik, maka masalah-masalah yang terjadi bisa diselesaikan dengan silaturrahmi,” harap Gubernur didampingi Anggota DPR RI Dapil NTB DR Abdurrahman, Danrem 162/Wirabakti Kolonel Inf Heru S, Kakanwil Kementrian Agama NTB Suhaimin Ismi di acara silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Toga, Toma dan Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bima di Paruga Parenta, Jum’at (6/1) lalu.
Harapan tersebut menyusul insiden Lambu yang menewaskan beberapa warga dan belasan korban luka pada 24 Desember 2011 lalu. Dimana aparat kepolisian membubar paksa aksi blockade yang terjadi di Pelabuhan Sape-Bima, NTB. “Mari kita bangun komitmen di tahun 2012 dengan niat yang baik dan perkuat tali silaturrahmi sehingga terhindar dari masalah-masalah,” harap Gubernur.
Gubernur juga berpesan khusu kepada Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima agar dalam mengambil kebijakan harus memberikan kenyamanan masyarakat. Karena pada dasarnya, filosofi pemerintah itu hadir untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yaitu melayani.
Karena itu, lanjutnya, tingkatkan semangat melayani dengan sungguh-sungguh—karena pemimpin adalah pelayan bagi masyarakatnya. “Kerelaan masyarakat untuk dipimpin, hanya bisa dibalas dengan keikhlasan dalam memimpin,” kata Gubernur.
Ada tiga hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah—pertama; cermati berkembang paham-paham agama, serta bisa membuka saluran komunikasi dan dialog dari hati ke hati untuk mengubahnya. Kedua; potensi bagi gangguan Kamtibmas juga terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Karena itu, bila ada rencana pengelolaan SDA—harus betul-betul dipastikan kemanfaatannya bagi masyarakat. Dan ketiga; potensi gangguan konflik di Kabupaten Bima merupakan lemahnya penegakan hukum. Pemerintah seyogyanya memberikan sinyal yang kuat dalam penegakan hukum dan tata pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum.
“Jadi, selesaikan masalah sesuai aturan dan pendekatan lain yang tak terpisahkan bagi penyelesaian masalah,” harapnya gubernur.
Sementara itu, Bupati Bima H Ferry Zulkarnain ST mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bima telah berupaya maksimal, termasuk sosialisasi terkait tambang kepada warga Lambu. Ketegasannya itu menyusul tudingan bahwa persoalan tambang di Lambu belum disosialisasi.
Namun diakui pula, pihaknya tidak mungkin melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah—melainkan secara kolektif yang diadakan di kantor camat dan desa di Lambu. “Kami sudah maksimal melakukan sosialisasi, dan ada bukti kehadiran peserta,” katanya.(bop)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

ARSIP

%d blogger menyukai ini: