you're reading...
Headline

Komisi III DPRD Kabupaten Bima Keluhkan Sikap SKPD


Bima (NTB)—Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bima mengeluhkan rendahnya tingkat kehadiran SKPD ketika ada kegiatan rapat koordinasi dengan Dewan. Aggota Dewan juga mempermasahkan tidak sinkronnya data yang disampaikan kepada dewan dengan yang dibawa oleh SKPD dalam rapat.
Keluhan tersebut muncul di acara temu konsultasi antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kepala Daerah kabupaten Bima yang berlangsung dinamis di ruang rapat utama DPRD, 28 Juli 2011 lalu.
Bupati Bima H Ferry Julkarnain ST dalam tanggapannya langsung mengistruksikan kepada kepala SKPD untuk tidak sesekali mendelegasikan tugas untuk menghadiri kegiatan DPRD dan rapat Komisi kepada pejabat eselon IV. Karena, kata Bupati, dalam tata hubungan antara eksekutif – legislatif, ada aturan main dan level tatanan hubungan yang harus dipahami dalam berdemokrasi. “Saya minta pimpinan SKPD agar undangan dari Komisi DPRD tidak diabaikan,” tegas Bupati menanggapi sorotan anggota legislatif itu.
Diakui pula—kehadiran SKPD di Dewan—memang sesuai kesepakatan awal. Karena setiap agenda DPRD, harus dihadiri pimpinan Satker dan tidak diwakilkan—Namun disadari pula, juga ada agenda Pemerintah Daerah yang tidak bisa ditinggalkan. “Sebagai Bupati, saya memahami harapan Dewan, dan kedepan masalah kehadiran SKPD akan menjadi catatan penting agar tidak terulang lagi,” janjinya.
Berkaitan data yang tidak sinkron itu, lagi-lagi Bupati meminta pimpinan SKPD agar terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan Setda dan Bappeda sebelum menyampaikan data pada rapat-rapat dengan DPRD. “Jangan jalan sendiri-sendiri,” tandas Bupati dihadapan undangan rapat.
Rapat temu konsultasi antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kepala Daerah kabupaten Bima di ruang sidang utama DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Drs H Najib HM Ali MM pecan kemarin, telah menghasilkan beberapa poin penting sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah kedepan.
Temu konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kepala Daerah tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan secara terperinci bila ada hal yang bersifat teknis, akan bisa dijelaskan secara langsung oleh kepala SKPD terkait.
Sebelumnya, pembahan tersebut sempat alot terkait format pertemuan. Namun rapat akhirnya menyepakati agar dapat dilanjutkan sesuai rencana yang ditetapkan.
Seperti disampaikan duta PKPB, Hj Mulyati. Dia menyatakan, agar rapat dimaksud dapat berlangsung baik, perlu ada pendelegasian yang jelas bila ada tugas untuk menghadiri kegiatan di DPRD.(yadin)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

ARSIP

%d blogger menyukai ini: