you're reading...
Headline

Dewan Sorot Bantuan Sosial Tidak Tepat Sasaran


Bima (NTB)—Dalam rapat temu konsultasi antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kepala Daerah kabupaten Bima, 28 Juli 2011 lalu, Anggota DPRD kabupaten Bima juga menyorot persoalan beberapa bantuan social yang dinilai tidak tepat sasaran serta tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti penyaluran bantuan kepada rumah tangga miskin dan bantuan lainnya.
H Ahmad SP—duta PBB itu menyarankan, perlu dilakukan evaluasi kinerja pejabat apakah memenuhi harapan yang diamanatkan dalam RPJMD atau tidak. Demikian halnya hasil audit BPK RI yang pada tahun ini masih menempatkan kinerja keuangan Pemkab Bima pada predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang kelihatannya jalan ditempat. “Tidak ada perubahan meski telah ada upaya perbaikan untuk mengejar predikat wajar tanpa pengecualian (WTP),” ucapnya.
Kepada SKPD juga disarankan untuk menyelesaikan beberapa kekurangan administrasi sesuai rekomendasi BPK. “Selesaikan masalah administrasi agar target meraih predikat WTP tahun 2013 dapat direalisasikan. Ini bukan hanya tugas eksekutif, tapi lembaga Dewan juga harus komit,” kata H Ahmad.
Menanggapi terkait bantuan sosial, menurut Bupati Bima H Ferry Julkarnain ST, bahwa penyaluran bantuan kepada rumah tangga miskin dan bantuan lainnya telah mengacu pada data kemiskinan yang dikeluarkan BPS. “Semua bantuan kerja seperti toolkit (alat kerja) kepada kelompok, tetap dipantau untuk mengetahui kemajuan dan kesinambungan kegiatan. Disamping itu, bantuan yang diberikan ada yang bersifat lintas sektoral. Ada sinkronisasi antar dinas seperti bantuan pada sektor koperasi, perindustrian dan ketenagakerjaan,” katanya.
Dalam hal ini, lanjut Bupati, kebijakan pemerintah dalam pengurangi tingkat pengangguran adalah membuka lapangan kerja secara umum. Sektor prioritas yang dikembangkan untuk membuka lapangan kerja adalah sektor industri, termasuk industri rumah tangga (IRT). “Namun kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan sektor industri ini adalah minimnya daya listrik untuk menggerakkan usaha,” ucapnya.
Berkaitan untuk meraih WTP, kata Bupati, Pemkab Bima akan memprioritaskan penata usahaan aset. Tujuan ini akan dijalin kerjasama dengan pihak ketiga. Penata usahaan aset tersebut cukup penting, karena telah 8 tahun sejak 2003, belum dilakukan penataan ulang. Padahal, dalam kurun waktu tersebut terdapat banyak perubahan dan perkembangan.
Sedangkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, menurutnya, harus ada komitmen bersama antara eksekutif dan legislative, karena tidak mudah untuk meraih predikat tersebut bila keseluruhan administrasi keuangan SKPD termasuk di Setwan tidak dibenahi secara optimal.(Adi Pradana)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

ARSIP

%d blogger menyukai ini: