you're reading...
Hukum

Miras Senilai Rp371 Juta Disita Sat Pol PP


Dompu (NTB)—Minuman keras (miras) senilai Rp371 juta lebih berhasil disita oleh Sat Pol PP kabupaten Dompu. Barang haram dari berbagai jenis itu, didapat di berbagai wilayah kecamatan di kabupaten Dompu.
Seperti disampaikan Sekretaris Sat Pol PP kabupaten Dompu Boy Hartono ditemui MN dirung kerjanya, Kamis kemarin. Dia mengatakan, miras yang disita itu berupa beer, arak tuban, dan miras oplosan jenis brem. Adapun jumlah dan lokasi penyitaan—seperti beer sebanyak 429 botol disita di wilayah kecamatan Manggelewa, Kempo, Hu’u dan Dompu pada tanggal 27 Mei 2011 lalu. Sedangkan miras oplosan jenis brem sebanyak 10.602 botol yang didapat di desa Madajumba (Manggelewa) dan Dorocobo kecamatan Kempo. “Dan 588 botol arak tuban, kita dapatkan seputaran kota Dompu,” ujar Boy yang baru sebulan lebih menjabat sebagai sekretaris sat Pol PP itu.
Operasi yang dilakukannya sejak 25 Mei 2011 hingga awal Juli ini. Hasilnya pun, miras senilai Rp371 juta lebih berhasil diamankan. Begitupun dua pelaku pengedar juga diserahkan ke polisi setelah dibuatkan berita acara penyerahan tersangka.
Boy menjelaskan, angka Rp371 juta tersebut berdasarkan hitungan harga jual per botol dari jenis miras itu sendiri. Seperti beer dijual eceran dengan harga taksiran Rp40 ribu per botol, arak tuban Rp60 ribu per botol, dan miras jenis brem dijual 35 ribu per botol. “Jadi, bila dikalkulasikan harga jual keseluruhan barang tersebut mendapat angka senilai Rp371.070.000,” tandas Boy berakhir. “Nilai tersebut, belum dihitung dengan jumlah miras berbagai jenis yang saat ini masih dimankan di ruangan provost Pol PP,” tambahnya.
Reverensi
Meski kasus tersebut tergolong dalam tindakan pidana ringan, namun upaya yang dilakukan Sat Pol PP ini patut diberikan sebuah penghargaan dan dukungan sehingga dalam memerangi penyakit social di daerah “Nggahi Rawi Pahu” setidaknya dapat diberantas dan diminimalisir walau tidak sepenuhnya. Dan Pemerintah Daerah sendiri semestinya pula harus memperhatikan fasilitas pendukung tugas satuan Polisi Pamong Praja tersebut.
Namun yang terjadi, ketika satuan Pol PP ini turun ke lokasi dalam sebuah tugas (memerangi penyakit social), mereka kerap dihadapkan sebuah persoalan, yakni fasilitas operasional pendukung (mobil patroli). Pasalnya, hampir 10 tahun dan bahkan hingga sekarang, satuan ini masih mengandalkan 1 unit mobil ‘keropos’ meski mereka terpaksa menggunakannya demi menuai tugas. Bahkan dilapangan pun, yang dihadapi pula adalah terjadi pecah ban, mesin mogok dan lebih ironis lagi habis bahan bakar. Namun bagi anggota sat Pol PP ini berani pula berspekulasi dengan berbagai cara demi lancar dan berhasilnya tugas yang mereka emban.
Beragam persoalan yang dihadapi sebuah ‘satuan aparat’ birokrasi tersebut, menjadi sebuah reverensi bagi pemerintah daerah setempat. Lagi-lagi kepala daerah sebagai pengambil kebijakan tertingi dalam birokrasi tersebut, semestinya pula dapat memperhatikannya. Sebab, tugas yang dilaksanakan mereka (Pol PP), tiada lain melaksanakan dan mendukung program pemerintah daerah itu sendiri. Jadi, apa yang menjadi kebutuhan mereka ini semestinya harus diperhatikan, bukan dikesampingkan.(yadin)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

ARSIP

%d blogger menyukai ini: