you're reading...
Politik

Muscab Demokrat Kota Bima Dinilai Cacat Hukum


Kota Bima (NTB)—Musyawara Cabang (Muscab) pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bima yang berlangsung di gedung Muhammadiyah, Sabtu (16/7/2011), akhirnya dimenangkan H Qurais H Abidin SE. Namun, dalam Muscab tersebut terkesan terjadi kecurangan dalam upaya menyingkirkan salah satu calon (Walid). Walid adalah salah satu kader Partai Demokrat yang sudah sekian tahun membesarkan nama partai berlambang ‘Mercedes Bens’ itu. Kendati demikian, Walid dikalahkan oleh figur yang dia nilai kader baru Partai Demokrat.
Persoalan yang terjadi dalam Muscab itu, terjadinya dugaan pelanggaran mekanisme yang semestinya menjadi sebuah acuan/syarat dalam pencalonan. Seperti persyaratan administrasi bahan calon sebagaimana yang ditertuang dalam AD/ART Partai Demokrat, dalam pasal 27. Ada 12 point dalam pasal 27 itu yang seharusnya diikuti bagi para calon sebagai kelengkapi admnistrasi calon. Namun, H Qurais selaku calon yang sudah terpilih, dinilai tidak menunjukkan kelengkapan administrasi dimaksud—seperti yang tertera dalam Draf Materi Muscab Partai Demokrat.
Meski dirinya mengakui bahwa H Qurais sudah terpilih sebagai ketua DPC Demokrat kota Bima—namun Walid melihat ada beberapa kejanggalan yang menjadi persoalan sebelum Muscab—dan semestinya pula panitia Muscab sendiri harus menjalankan aturan main sesuai arahan Draf Materi Muscab II Partai Demokrat. “Saya akui kemenangan itu, dan saya ucapkan selamat atas terpilihnya abang saya bapak H Qurais H Abidin sebagai ketua DPC Demokrat kota Bima, walaupun itu saya nilai cacat hukum. Begitupun demokrasi yang harus kita junjung tinggi, sudah dilaksanakan dengan baik sesuai keinginan DPD,” ujar Walid kepada MN pasca Muscab.
Sebaliknya, Walid juga menyanyangkan sikap seorang panitia yang menolak ketika dirinya ingin melakukan klarifikasi terkait persyaratan pencalonan sebagaimana ketentuan pasal 27, AD/ART partai Demokrat itu sendiri. Karena persyaratan tersebut harus dimiliki sebagai bahan syarat bagi seorang calon. Dimana dari 12 point dalam pasal 27 itu—seperti point 5 yang mengatakan bahwa calon harus sehat jasmani dan rohani. “Artinya, calon harus menunjukkan surat keterangan kesehatan yang dilampirkan dalam bahan persyaratan calon. Begitupun point 9 yang juga mengatakan ‘tidak sedang menjalankan proses hukum tepat dan pelanggaran pidana dari instansi yang berwenang serta tidak melanggar konsitusi partai. Dalam arti calon harus melampirkan surat keterangan catatan dari kepolisian,” jelas Walid.
Sedangkan point 10 dalam pasal 27, mengatakan berpendidikan SMA atau sederajat. Begitupun point 11, juga mengatakan berdomisili di daerah Proivinsi baik secara defaktor maupun deyure yang dibuktikan dengan kartu tanda pendudukan. “Keempat point tersebut, H Qurasi tidak bisa membuktikan atau menunjukkan kepada panitia Muscab untuk diferivikasi sebagai bahan syarat pencalonan. Namun yang beliau bisa tunjukkan saat di arena Muscab hanya Kartu Tanda Anggota (KTA) saja,” ungkap Walid.
Ketika persoalan itu muncul, dirinya pun mengklarifikasi ke panitia Muscab. Namun, pihak panitia sendiri bernama Agus dari unsur DPP, dan Ketua panitia Muscab Julkifli, seketika menolak mentah-mentah dan bahkan mengusir dirinya lantaran berkeinginan untuk mengklarifikasi persoalan persyaratan bahan calon sebagaimana yang sudah diatur dalam AD/ART Partai Demokrat. “Lantas, apakah ini yang dinamakan etika dan santu dalam partai Demokrat? Padahal, Dewan Pembinan Partai Demokrat (SBY,red) sudah seringkali menghimbau agar para kader Demokrat diajarkan untuk berpolitik santu dan ber-etika,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Muscab Partai Demokrat Kota Bima Julkifli yang dikonfirmasi MN via HP, Sabtu malam, mengatakan, protes atau klarifikasi yang disampaikan saudara Walid tersebut, semestinya dilakukan sebelum Muscab—bukan setelah Muscab.
Ditanya ada aturan yang kesan tidak dijalankan oleh panitia Muscab seperti pasal 27 yang berisi 12 point menjadi persyaratan utama dalam pencalonan—Julkifli mengaku tidak mengingat semua point-point syarat pencalonan dimaksud. “Saya tidak ingat isi 12 point yang menjadi persyaratan itu, tapi yang jelas bahan calon yang dimiliki H Qurais sudah lengkap dan tidak ada yang kurang,” katanya.
Julkifli melanjutkan, bicara pemilihan ketua DPC partai Demokrat kota Bima, itu kembali pada DPAC selaku salah satu unsur yang memiliki hak suara untuk memilih dan mengusulkan nama calon.
Sedangkan adanya anggapan bahwa Muscab pemilihan ketua DPC partai Demokrat tersebut—kata Julkifli—sebagai Negara hukum, pelaksanaan Muscab ini sudah sesuai aturan dan terbuka. “Jadi, tidak ada lagi hal-hal seperti itu,” tandasnya.
Kendati sedang berlangsungnya Muscab partai Demokrat dililit sebuah dugaan kejanggalan dalam pelaksanaannya, namun bursa pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat kota Bima akhirnya dimenangkan oleh orang nomor satu di Kota Bima—H Qurais H Abidin SE— dengan perolehan dukungan suara 5 – 3, dari 8 pemberi hak suara.(Adi Pradana)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

ARSIP

%d blogger menyukai ini: